Hingga saat ini ada dua opsi waktu pelaksaan Pilkada yakni tahun depan 2022 atau pada 2024 usai Pemilu. Dua opsi pelaksaan Pilkada itu masih dibahas DPR RI melalui UU Pemilu. Namun saat ini mulai muncul rumor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali maju di Pilkada DKI Jakarta.
Apalagi jika akhirnya Pilkada serentak termasuk Pilkada DKI diadakan pada 2022 tahun depan. Lalu bagaimana peluang Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta? Pengamat Politik Arif Nurul Imam menilai Anies masih berpeluang maju di Pilkada DKI Jakarta.
Mengenai partai yang mengusung Anies Baswedan, Arif menilai hal tersebut masih tentatif termasuk Gerindra. Jika hubungan Anies dengan Gerindra makin memburuk, kata Arief, peluang diusung lagi makin kecil. Apalagi misalnya, Gerindra memiliki kader yang layak diusung misalnya wakil gubernur sekarang Ahmad Riza Patria.
"Dalam kondisi politik ini, maka peluang Anies maju lewat Gerindra kecil. Artinya, jika ingin maju lagi mesti mencari parpol pendukung lain," tuturnya. Namun, Arif menyebut hal itu tak terlalu sulit seperti Anies. Apalagi jika memiliki elektabilitas tinggi. "Selain itu, Anies juga merawat komunikasi yang intens dengan beberapa parpol seperti NasDem dan PKS yang boleh jadi akan menjadi parpol pendukung di Pilkada selanjutnya," katanya.
Lagi Hangat Kabar Perceraian dengan Gerindra, Anies Bawedan Prabowo Bertemu Empat Mata, Bahas Apa? Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pekan lalu. "Benar pekan lalu (melakukan pertemuan)," ujar Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Namun, Dahnil tidak menjelaskan topik pembicaraan yang dibahas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ia meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada Anies Baswedan secara langsung. Dihubungi terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pertemuan tersebut hanya silahturahmi antar kedua belah pihak, tanpa membicarakan isu Pilkada DKI Jakarta.
"Silahturahmi biasa, tidak ada hal yang khusus," ucap Dasco. Diketahui, tevisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR. RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.
Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta turut menjadi daerah yang menggelar Pilkada tersebut. Dalam UU Pemilu sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.
Tiga fraksi di DPR menginginkan Pemilu nasional dan daerah dilaksanakan pada 2024, di antaranya PDIP, PPP, dan PKB. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut, keputusan mengusung salah satu sosok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan kewenangan dari DPP PDI Perjuangan. Dengan kata lain, kemungkinan PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI merupakan kewenangan dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.
"Soal penetapan calon bukan domain DPD DKI, itu domain DPP, khususnya ibu Ketua Umum," ucapnya, Jumat (5/2/2021). Hal ini sekaligus meralat pernyataannya sebelumnya yang menyebut tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan merangkul Anies dalam Pilkada DKI mendatang. "Jadi enggak benar kalau DPD DKI mencalonkan Anies, enggak seperti itu. Karema kalau ada penetapan calon itu kewenangan DPP partai," ujarnya menjelaskan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, partainya memiliki pedoman baku perihal pencalonan kepala daerah. DPD pun disebutnya hanya mempunyai kewenangan untuk menjaring sosok sosok yang akan diusung menjadi kepal daerah. Selanjutnya, nama nama tersebut baru diajukan ke DPP dan sang Ketua Umum, yaitu Megawati yang bakal memutuskannya.
"Partai punya mekanisme, ada penjaringan dan lenyaringan, ada sekolah partai. Itu mekanisme baku," tuturnya. "Dari beberapa kandidat masuk sekolah partai untuk dicalonkan gubernur dari PDIP," tambahnya menerangkan. Dibandingkan mengusung Anies, Gembong menyebut, PDI Perjuangan kini lebih condong mengajukan kadernya untuk maju dalam persaingan menuju DKI satu.
"PDIP punya stok calon banyak, punya banyak kader yang akan didorong ke DKI Jakarta," kata dia. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan tak mau terlalu jauh mencampuri urusan Anies dan Gerindra. Namun, tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan bakal mengusung Anies dalam Pilkada DKI mendatang.
Meski selama ini dikenal vokal dan kerap mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan, tapi bukan kemustahilan PDIP bakal mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. "Ya politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin, ini kan soal politik," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (4/2/2021). Terlebih, partai berlambang banteng itu pernah takluk dari Anies saat Pilkada DKI pada 2017 lalu.
Saat itu, Anies Sandi yang diusung Gerindra dan PKS unggul jumlah suara dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang disokong PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem. Walau berbeda haluan politik, bukan mustahil PDIP merangkul Anies dalam Pilkada DKI mendatang. "Politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya apakah tidak mungkin mengusung Anies? Ya ini kan politik, tidak ada yang tidak mungkin," ujarnya.
Selain Anies, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini menuturkan, sebenarnya banyak kader partainya yang berpotensi maju dalam Pilkada. Namun, enggan memberi bocoran kader PDIP yang dimaksud PDUP tersebut. "PDIP banyak calonnya, enggak usah khawatir. Stoknya banyak," tuturnya.
Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, langkah partainya mendukung pilkada serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022. Fadli menegaskan, keputusan Gerindra mendukung pilkada serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah ubah setiap lima tahun sekali. Karena itu, Fadli meminta sikap Gerindra itu tidak dikaitkan secara sempit dengan kontestasi pilkada di suatu daerah, termasuk di DKI Jakarta.
"Saya kira enggak bisa dilihat kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus kan semua kena. Banyak gubernur, bupati wali kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada 2022)," kata Fadli Zon dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021). Fadli sekaligus membantah hubungan Gerindra dan Anies mengalami keretakan. Ia mengonfirmasi bahwa Anies baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Menurut dia, pertemuan itu terjadi pada pekan lalu. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan membeberkan apa yang dibahas keduanya.